Politik uang susah dibuktikan secara legal formal, tetapi menjadi fakta sosial tidak terbantahkan. Duduklah di warung-warung kopi di kota dan kampung-kampung, cerita tentang politik uang baik itu serangan malam, fajar atau bahkan menjelang pencoblosan mengalir dengan deras. Sebuah fakta yang memilukan.
Ada cerita, seorang caleg tidak dikenal sama sekali oleh warga. Namun, alat peraganya sampai ke pelosok kampung. Ada timses di lapangan yang menjadi perantara untuk membagikan uang menjelang hari H. Ada juga pembagian beras tergantung jumlah pemilih di setiap keluarga. Perantara atau timses setelah membagikan uang, beras atau bentuk lainnya akan berdiri di dekat TPS menunggu warga yang sudah disiram. Di sana mereka memastikan bahwa warga tersebut memilih caleg yang sudah ditentukan.
Mirisnya, perantara politik uang itu adalah para oknum warga sendiri yang menganggap pemilu hanya sekedar proses siapa mendapatkan apa. Bahkan hal itu dianggap yang lumrah.
Di sisi lain, pembagian uang secara terang-terangan di masyarakat telah mempermahal biaya politik, menghancurkan reputasi pemilu, mengangkat tokoh politik yan curang dan tidak berkualitas serta mengeliminasi tokoh politik yang punya kelayakan.
Di dapil Aceh 2 misalnya, sejumlah politisi lama yang sudah menempah nama sebagai tokoh nasional bisa tereliminasi oleh kuatnya politik uang oleh figur-figur baru karena derasnya siraman politik uang. Malangnya, kekuatan uang memang tidak tertandingi. Benar kata ketua MPU Aceh bahwa politik uang akan melahirkan para pemimpin tidak berkualitas.
Pembuktian politik uang jarang berhasil diungkap. Nadir sekali. Seorang caleg mengeluh di sebuah grup wa bahwa saudaranya saja yang sudah dibantu bertahun tidak mau memilihnya. Sang saudara minta maaf bahwa ia sudah menerima uang dari orang lain. Inilah yang disebut oleh hadih maja Aceh, dép na lee ië kruëng yang geubileuëng tetap ië kuala. Berapapun besarnya seorang pada masyarakat akhirnya yang menentukan elektabilitas adalah ketersediaan logistik pada hari H.
Arus politik uang ini niscaya akan terus tersambung dengan Pilkada 2024. Bukan tidak mungkin, arusnya malah akan lebih dahsyat. Mungkin, akan ada paket khusus Gubernur/Bupati/Walikota dengan nilai besar untuk setiap coblosan. Jika arus ini tidak terkendali maka kemungkinan besar para mafia akan segera menguasai infrastruktur dan suprastruktur politik Aceh. Na’uzubillah min zalik.[]
