Jakarta – Pemerintah mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Pusat, TNI Polri, dan pensiunan sejak 26 Februari 2026. Pencairan dilakukan bertahap dan sudah masuk ke rekening penerima pada pekan pertama penyaluran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pensiunan PNS, Pensiunan Prajurit TNI Polri, hingga Pensiunan Pejabat Negara,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Maret 2026.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk THR tahun ini. Angka tersebut naik sekitar 10 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp49 triliun.
Rinciannya, Rp22,2 triliun disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, TNI, dan Polri. Sebanyak Rp20,2 triliun diberikan kepada 4,3 juta ASN daerah. Sementara Rp12,7 triliun dialokasikan untuk 3,8 juta pensiunan.
“Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tambah Airlangga.
Airlangga menegaskan THR berbeda dengan gaji ke-13.
“Jadi, saya garisbawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” jelasnya.
Selain membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri, penyaluran THR juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat. Dana Rp55 triliun yang masuk ke rumah tangga diperkirakan meningkatkan konsumsi pada sektor ritel, transportasi, makanan minuman, hingga pariwisata selama Ramadan dan Lebaran.
Peningkatan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pencairan lebih awal, pemerintah mendorong perputaran uang lebih cepat di daerah. Dampaknya terasa pada pelaku usaha kecil dan menengah yang mengandalkan lonjakan belanja musiman.
Penyaluran THR setiap tahun juga menjadi instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi jelang hari besar keagamaan. Pemerintah berharap distribusi tepat waktu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan pada kuartal pertama 2026.
