Lhoksukon – Pengawasan dalam sektor pendidikan menjadi salah satu aspek krusial dalam memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Salah satu instrumen penting dalam pengawasan ini adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev).
Ketua Dewan Pakar MPD Aceh Utara, Mawardi, M.Pd, didampingi Kepala Sekretariat, Hamdani, S.Ag., M.Sos dan Nurlina, SE, Senin, (5/8/2024), mengatakan, Monev yang dilaksanakan oleh MPD Kabupaten Aceh Utara tidak hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengawasi, menilai, serta meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
“MPD bertugas mengawasi implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah, memastikan bahwa program-program pendidikan berjalan sesuai dengan rencana, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depan,” ungkap Mawardi.
Dalam proses Monev, MPD melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari kurikulum, proses belajar mengajar, hingga kualitas tenaga pendidik.
Selain itu, Monev juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pendidikan di lapangan. Dengan adanya Monev, MPD dapat segera memberikan rekomendasi dan solusi atas masalah yang ditemukan, sehingga dapat mencegah dampak negatif yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan.
“Monev sangat penting untuk dilakukan, termasuk dalam memastikan penggunaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, MPD dapat memantau apakah anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah,” ujarnya.
Kata dia, agar fungsi pengawasan melalui Monev dapat berjalan dengan optimal, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait. Transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan Monev.
Selain itu, pentingnya Monev juga terletak pada kemampuannya untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan data yang diperoleh dari proses monitoring dan evaluasi, MPD dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan relevan kepada pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya. Keputusan yang didasarkan pada data ini tentu akan lebih efektif dalam menjawab kebutuhan pendidikan di lapangan, serta mampu menghadirkan solusi yang sesuai dengan konteks dan kondisi lokal.
“Penting untuk dicatat bahwa Monev tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif semata. Monev juga harus mempertimbangkan aspek kualitatif seperti kepuasan peserta didik, guru, dan orang tua. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi pendidikan di daerah, serta membuka ruang bagi perbaikan yang lebih mendalam dan berkelanjutan,” papar Mawardi.
Namun, lanjutnya, tantangan dalam pelaksanaan Monev oleh MPD tentu saja masih ada. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur menjadi hambatan tersendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan ini secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan untuk memperkuat kapasitas MPD, baik dari segi pelatihan, pendanaan, maupun teknologi. Dengan dukungan yang memadai, MPD akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Aceh Utara. (ADV)
