Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara resmi menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung pada Jumat (18/9).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, SE., MM., dan dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom. Turut hadir para wakil ketua dan anggota DPRK, Sekretaris Daerah, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Utara, Amiruddin, S.I.An., menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara. Laporan itu memuat sejumlah catatan strategis yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran perubahan tahun 2026.
Banggar menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penataan dan pengelolaan aset daerah secara lebih tertib dan transparan.
Di sektor pembangunan, infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Banggar mendorong pemerintah daerah mempercepat perbaikan dan pengaspalan ruas jalan di berbagai kecamatan, termasuk pembangunan serta pemulihan jembatan yang mengalami kerusakan.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Lapang juga menjadi salah satu kebutuhan yang mendapat perhatian. Begitu pula percepatan pemulihan lahan persawahan masyarakat yang terdampak banjir agar aktivitas pertanian warga dapat kembali berjalan.
Banggar juga mengingatkan agar seluruh usulan pembangunan yang telah disepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat diakomodasi secara maksimal dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi pemerintahan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat di berbagai wilayah Aceh Utara.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, dokumen perubahan KUA-PPAS selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) serta Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2026.
Pimpinan DPRK Aceh Utara berharap seluruh tahapan penyusunan hingga pelaksanaan anggaran perubahan dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan daerah, memperbaiki infrastruktur, memulihkan sektor terdampak bencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Aceh Utara.[parlementaria]
