HARUM minyak nilam Aceh telah lama dikenal dunia. Kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi menjadikannya bahan baku utama industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi internasional. Ironisnya, di balik tingginya permintaan pasar global, petani dan pelaku usaha nilam di Aceh justru masih bergulat dengan ketidakpastian harga dan lemahnya posisi tawar.
Paradoks inilah yang kini ingin diakhiri Pemerintah Aceh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menilai sudah saatnya tata niaga nilam dibenahi dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mendorong penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam sekaligus mempercepat pembangunan industri pengolahan (refinery) di Aceh.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Gubernur yang disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (23 Juli 2026).
Gagasan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar sehari sebelumnya atas arahan langsung Gubernur kepada Sekretaris Daerah Aceh untuk mencari solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi petani dan pelaku usaha.
Persoalan itu tidak sederhana. Di pasar dunia, kebutuhan minyak nilam mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru berkisar 1.600 ton. Indonesia memasok sekitar 90 persen kebutuhan dunia, dan hampir sepertiganya berasal dari Aceh.
Angka-angka tersebut seharusnya menjadi kabar baik bagi petani. Namun kenyataannya, keuntungan belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.
Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, berbagai persoalan masih membelit sektor hulu. Fluktuasi harga akibat permainan spekulan, keterbatasan akses pembiayaan, belum adanya standar budidaya yang seragam, hingga kualitas bahan baku yang belum homogen menjadi tantangan utama pengembangan nilam Aceh.
“Kondisi ini membuat petani sulit menikmati manfaat dari tingginya permintaan pasar dunia,” ujarnya.
Melalui Sistem Resi Gudang, pemerintah berharap petani tidak lagi terpaksa menjual hasil panennya ketika harga sedang jatuh. Komoditas dapat disimpan di gudang yang terstandar, memperoleh sertifikat resi, bahkan dimanfaatkan sebagai agunan pembiayaan sambil menunggu harga yang lebih menguntungkan.
Di sisi lain, Aceh juga didorong untuk tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Pemerintah menilai pembangunan industri refinery menjadi langkah penting agar minyak nilam Aceh memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum memasuki pasar ekspor.
Menurut Robby, untuk memenuhi kebutuhan industri global, Aceh harus mampu menjamin empat aspek utama, yakni mutu produk, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, serta sistem ketertelusuran (traceability) berbasis digital.
Karena itu, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan. Langkah tersebut akan dibarengi pembinaan petani secara terpadu, pembentukan asosiasi atau komunitas nilam, serta pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat.
Sinergi itu diharapkan mampu membangun ekosistem industri nilam yang modern, kompetitif, dan berorientasi ekspor.
Bagi Aceh, nilam bukan sekadar komoditas perkebunan. Ia adalah warisan yang telah mengharumkan nama daerah di pasar dunia. Kini, tantangan berikutnya bukan lagi bagaimana menghasilkan minyak nilam berkualitas, melainkan memastikan nilai ekonomi dari setiap tetes minyak itu kembali kepada para petani yang telah lama menjadi ujung tombak produksi.
Jika hilirisasi berjalan dan tata niaga semakin tertata, harum Nilam Aceh tidak hanya akan memenuhi botol-botol parfum dunia, tetapi juga membawa kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat di tanah asalnya.
Feature ini dapat dibuat lebih “majalah” dengan pembukaan yang lebih deskriptif, atau lebih bergaya feature surat kabar yang memadukan narasi dan data secara seimbang.[]
