Indeks
News  

Data Bencana Aceh Utara Tidak Sinkron, Angka Kerusakan Rumah Berubah Drastis

Data yang dikirim oleh Kepala BPBD Aceh. Utara, Fauzan, Selasa (9/12/2025).

Aceh Utara – Ketidaksinkronan data kerusakan rumah akibat banjir besar di Aceh Utara memunculkan banyak pertanyaan publik. Dalam laporan resmi Posko Bencana Banjir Aceh Utara, jumlah rumah terdampak mengalami perubahan signifikan hanya dalam lima hari. Perbedaan angka yang cukup besar ini menimbulkan sorotan terhadap akurasi pendataan di lapangan.

Perubahan kategori kerusakan dari satu laporan ke laporan berikutnya, serta penurunan jumlah total rumah terdampak yang mencapai ribuan unit, membuat publik mempertanyakan proses validasi yang dilakukan. Sejumlah warga dan pemerhati kebencanaan menilai, data yang beredar masih memerlukan penjelasan lebih rinci dari pihak berwenang.

Kejanggalan tersebut tampak jelas ketika menelusuri infografis yang dikirimkan Plh. Kepala BPBD Aceh Utara, Fauzan, pada 9 Desember 2025 sebagai jawaban atas permintaan klarifikasi. Alih-alih menjawab, infografis itu memperlihatkan ketidaksesuaian antara kategori kerusakan dan total kumulatif rumah terdampak.

Dalam infografis bersumber dari Dinas PRKP bertanggal 7 Desember 2025, tercatat total 42.196 unit rumah terdampak. Namun, jika kategori kerusakan dijumlahkan, Rusak Berat 16.793 unit, Rusak Sedang 6.134 unit, Rusak Ringan 15.126 unit, dan Rumah Hilang/Hanyut 1.219 unit, jumlah keseluruhannya hanya 39.272 unit. Selisih 2.924 unit ini memicu pertanyaan apakah seluruh data sudah dihimpun secara lengkap dan konsisten.

Ketidaksesuaian semakin terasa ketika Fauzan mengirimkan dokumen rinci yang diminta. Dokumen tersebut tidak memuat data kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang, maupun ringan, melainkan hanya mencantumkan data rumah terendam dan variabel lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses pendataan masih berjalan dan belum sepenuhnya tersaji dalam satu format yang utuh.

Rincian Data yang dikirim oleh Kepala BPBD Aceh Utara, Fauzan, Selasa, (9/12/2025).

Di tengah situasi bencana yang membutuhkan ketelitian, transparansi, dan data yang akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran, ketidaksinkronan seperti ini wajar menimbulkan perhatian publik. Masyarakat pun berharap ada klarifikasi lebih lanjut dari instansi terkait agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

Exit mobile version