Jakarta – Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompeten, dan relevan dengan dunia kerja, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaksanakan kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pengembangan SMK Tahun 2025. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam penguatan pendidikan vokasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025–2029.
Pengembangan pendidikan vokasi ini juga selaras dengan Asta Cita ke-4 Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang menekankan pentingnya penguatan SDM melalui pendidikan, sains, dan teknologi. SMK diposisikan sebagai ujung tombak dalam mencetak tenaga kerja terampil, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja global.
Direktorat SMK akan membuka akses terhadap sejumlah program pengembangan yang ditujukan kepada seluruh SMK di Indonesia. Fokus utamanya adalah meningkatkan mutu lulusan agar lebih kompeten, adaptif, dan siap bersaing. Program ini diharapkan menjadi akselerator dalam meningkatkan produktivitas SDM menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa keberadaan SMK sangat krusial dalam mencetak lulusan yang siap kerja. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan agar pendidikan kejuruan menyiapkan lulusan yang mampu bekerja di bidang keahliannya masing-masing. SMK bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga kompeten dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja,” ungkap Tatang dalam sambutannya, Senin (2/6).
Ia juga menyampaikan bahwa Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kebekerjaan lulusan. Namun, dari lebih dari 14 ribu SMK yang tersebar di seluruh Indonesia, baru sekitar 1.200 yang tergabung dalam program ini. Masih ada sekitar 13 ribu SMK lainnya yang membutuhkan intervensi agar kualitasnya bisa setara.
Strategi pengembangan SMK ke depan akan difokuskan pada pendekatan berbasis keunggulan lokal. Dengan model ini, SMK didorong untuk menjalin kemitraan aktif dengan industri sekitar, termasuk UMKM. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang lebih kolaboratif dan kontekstual, sesuai potensi daerah masing-masing. Tatang menambahkan, “Tantangan yang dihadapi tentu tidak mudah. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat untuk terus meningkatkan kompetensi lulusan. Pendidikan adalah mandat konstitusi, dan implementasinya merupakan bagian dari komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.”
Konsep pendidikan kejuruan berbasis wilayah ini bertujuan menjadikan SMK sebagai penyedia layanan pendidikan yang menjawab kebutuhan lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan pengelolaan menyeluruh yang mengedepankan orientasi terhadap pelanggan, memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bahan pembelajaran, serta menjalin sinergi konkret dengan dunia usaha. Program ini juga diarahkan untuk menciptakan wirausaha mandiri yang dapat memberikan nilai tambah pada produk dan potensi lokal.
“Melalui strategi ini, SMK tidak hanya menjadi institusi pendidikan, tetapi juga agen pembangunan ekonomi lokal. Diharapkan, dengan sinergi lintas sektor, SMK dapat tumbuh menjadi pusat unggulan yang memperkuat daya saing daerah. Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa program keahlian di SMK sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal,” ujar Tatang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, turut memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan dalam pengembangan SMK. Ia menilai pendekatan berbasis keunggulan wilayah merupakan bentuk nyata dari semangat desentralisasi pendidikan yang memberikan ruang bagi daerah untuk menggali potensi lokal. “Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ini perlu kita semua yang mengolah agar manfaatnya dapat optimal kita rasakan. Oleh karena itu, antara sekolah dengan mitra perlu meningkatkan akses link and match,” ucap Himmatul.
Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Arie Wibowo Khurniawan, menjelaskan bahwa pengembangan SMK pada 2025 akan difokuskan pada empat sektor utama. Ia menjelaskan bahwa transformasi SMK bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor. “SMK yang berakar pada kekuatan daerah tidak hanya akan memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja,” tegas Arie.
Ia menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk menjadikan forum sinkronisasi ini sebagai langkah nyata dalam membangun sinergi menuju pendidikan kejuruan yang unggul dan relevan. “Oleh karena itu, mari kita jadikan forum ini menjadi pijakan nyata untuk memperkuat sinergi untuk mewujudkan pendidikan SMK yang unggul dan relevan,” ujar Arie.
