Jakarta – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta kepolisian memberikan perlindungan bagi jajaran pengawas Pilkada 2024 selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Permintaan ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi ancaman yang mungkin dihadapi oleh pengawas saat menjalankan tugas.
“Biasanya, tensi menuju pemilihan dan saat pemungutan suara cukup tinggi. Dikhawatirkan akan ada intimidasi terhadap jajaran Bawaslu. Maka kami membutuhkan perlindungan keamanan dari kepolisian,” kata Bagja dalam konferensi video yang diselenggarakan Polri, diikuti oleh KPU, DKPP, dan TNI, di Mabes Polri, Senin (25/11/2024).
Bagja menegaskan, apabila terjadi kendala selama proses Pilkada 2024, seluruh jajaran Bawaslu harus intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Ia juga mengingatkan bahwa pengawas Pilkada tidak boleh mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Semua PTPS (pengawas TPS), Panwascam (panitia pengawas kecamatan), dan PKD (pengawas kelurahan/desa) harus memahami tugas serta kewajiban masing-masing. Mereka harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan, misalnya terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan, atau pemungutan suara lanjutan (PSL),” jelasnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam pertemuan daring yang melibatkan kepolisian, TNI, dan penyelenggara Pilkada dari seluruh provinsi di Indonesia, menyampaikan bahwa pembahasan kali ini difokuskan pada pengamanan di daerah, baik yang masuk kategori rawan rendah, sedang, maupun tinggi.
“Ada potensi penambahan wilayah rawan karena perkembangan dinamika terkini. Namun, kepolisian bersama TNI serta pemangku kepentingan terkait siap mengamankan seluruh kegiatan Pilkada 2024,” ujar Listyo.
Ia menambahkan bahwa Polri bersama TNI akan memastikan dukungan keamanan penuh bagi penyelenggara Pilkada, guna menjamin proses Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan aman.
