Peringatan Puncak Hari Otonomi Daerah, Pj Walikota Lhokseumawe Harap Pemda Lebih Responsif

NOTULA.NEWS – MAKASSAR – Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran M.Si, MA.Cd hadir dalam Upacara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 yang diadakan di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (29/4/2023).

Puncak peringatan yang mengusung tema “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul” dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) RI Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., yang juga bertindak sabagai Inspektur Upacara. Ratusan kepala daerah baik gubernur, walikota dan bupati dari seluruh Indonesia juga mengikuti kegiatan tersebut.

Mendagri dalam sambutannya menjelaskan Hari Otonomi Daerah untuk memperingati perubahan sistem pemerintahan.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi sebuah refleksi terhadap seluruh daerah,” kata Tito

Melalui kegiatan ini, Tito berharap peringatan ini dijadikan momentum untuk bekerja lebih baik dan berprestasi, serta mampu mandiri secara fiskal.

“Karena ujung dari otonomi daerah adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD yang lebih banyak dari transafer pusat. Daerah bisa membiayai diri sendiri tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat,” Ungkap Tito.

Di tempat yang sama, Pj. Walikota Imran mengucapkan Selamat Hari Otonomi Daerah XXVII. Menurut Imran, harapan utama dari adanya otonomi daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

”Dengan otonomi daerah, diharapkan daerah dapat lebih responsif dan efektif dalam menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat” Ujar Imran.

Imran menambahkan meskipun terdapat harapan-harapan positif dari adanya otonomi daerah, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat

”Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di daerah akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah secara optimal, tentunya ini perlu diatasi bersama” Tutup Imran.