Aceh Utara – Ratusan hektar sawah di wilayah Kabupaten Aceh Utara mengalami kegagalan panen akibat proyek pembangunan Bendungan Krueng Pase yang belum rampung. Kegagalan panen ini menimbulkan kerugian besar bagi petani setempat.
Proyek pembangunan bendungan tersebut telah berlangsung selama lebih dari dua tahun, namun hingga kini masih belum selesai. Akibatnya, sistem irigasi yang seharusnya mendukung pertanian tidak berfungsi.
M. Yusuf, (63), salah seorang petani dari Gampong Cot Dah, Kecamatan Tanah Luas, Rabu, (28/2/2024), mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya progres pembangunan bendungan tersebut. “Kami sudah menunggu begitu lama untuk mendapatkan manfaat dari bendungan ini. Namun kenyataannya, kami malah mengalami kerugian besar karena gagal panen akibat kekurangan air,” ujar M Yusuf.
Dampak langsung dari kekeringan ini, sawah miliknya seluas 4.800 meter di Gampong Bayi tidak mampu menghasilkan panen. Ia mengaku, kondisi ini telah ia rasakan selama tiga tahun.
Kondisi serupa juga dialami oleh petani lain di kecamatan Meurah Mulia, Samudera, Syamtalira Aron dan Nibong. Keterlambatan rampungnya Bendungan Krueng Pase menjadi penyebab utama kondisi ini. Tanaman tidak dapat diseragamkan waktu tanamnya karena bergantung pada hujan, yang tidak konsisten.
Salah seorang petani di kecamatan Meurah Mulia, Razali (72), mengungkapkan, bendungan Krueng Pase seharusnya menjadi sumber air pertanian bagi 8 kecamatan di Aceh Utara dan 1 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Namun, dengan belum berfungsinya bendungan tersebut, petani telah menderita kerugian selama tiga tahun berturut-turut.
Dampak buruk ini menunjukkan pentingnya penyelesaian proyek infrastruktur bendungan untuk mendukung pertanian dan mata pencaharian petani. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan proyek ini demi kesejahteraan masyarakat petani.
Permasalahan ini juga menyoroti pentingnya perencanaan dan manajemen proyek infrastruktur secara efektif. “Keterlambatan dalam penyelesaian proyek Bendungan Krueng Pase tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga mengganggu ekonomi lokal dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ungkap Razali.
Ia menilai, kondisi ini diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kontraktor dan pihak terkait lainnya dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan proyek bendungan tersebut. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan transparan untuk mencegah terjadinya penundaan dan masalah lain yang dapat mengganggu jadwal penyelesaian proyek.[]
