Jailani Usman: Pilih Kepala RS Arun dengan Bijak

Notula.news, Lhokseumawe | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, H. Jailani Usman, S.H., M.H., meminta Penjabat Wali Kota Imran jangan sampai salah memilih Kepala Rumah Sakit Arun yang baru.

Menurut Jailani, jika orang yang dipilih belum teruji kinerjanya sehingga berpotensi gagal meningkatkan pelayanan rumah sakit, dampaknya akan mengecewakan publik. Selain itu, kata dia, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan sebagai pemilik RS Arun juga akan kehilangan kepercayaan kepada Pemko Lhokseumawe.

“Ini penting menjadi pertimbangan Pj. Wali Kota Lhokseumawe, karena LMAN menyetujui perpanjangan pinjam pakai RS Arun kepada Pemko sampai Juli 2025. Artinya, masa pinjam pakai itu sekarang tersisa kurang dari dua tahun lagi,” kata Jailani kepada portalsatu.com di Lhokseumawe, Sabtu, 30 September 2023.

Jailani menyampaikan itu menyikapi seleksi calon Direktur dan Komisaris PT Rumah Sakit Arun Media (RSAM), dan Kepala RS Arun yang sedang dilakukan Direksi PT Pembangunan Lhokseumawe (PL). PT RSAM merupakan anak usaha PT PL (Perseroda) yang mengelola RS Arun.

“Kita tahu bahwa pengelolaan RS Arun itu bermasalah saat masih dikelola di bawah manajemen PT PL periode sebelumnya. Jangan sampai Pemko Lhokseumawe jatuh ke lubang yang sama kalau salah memilih Kepala RS Arun. Jadi, Pj. Wali Kota harus sangat berhati-hati, jangan seperti ‘memilih kucing dalam karung’,” tegas Jailani.

Jailani menyebut RS Arun salah satu rumah sakit terbesar di Lhokseumawe setelah RSU Cut Meutia dan RS Kesrem. RS Arun memiliki 160 lebih ranjang perawatan pasien. Sedangkan RS lain, kata dia, rata-rata hanya punya ranjang perawatan kurang dari 100 unit.

Oleh karena itu, Jailani menyarankan Pemko Lhokseumawe memilih Kepala RS Arun sosok teruji kinerjanya, atau telah berhasil memajukan rumah sakit lain.

“Kalau misalnya tidak didapatkan calon yang sudah berpengalaman atau teruji kemampuannya, maka yang lulus seleksi itu sebaiknya dimagangkan dulu di RS lain selama dua sampai empat bulan untuk melihat kinerjanya, lalu dievaluasi. Karena mencari yang terbaik itu sangat tidak mudah, kalau Pemko tidak berhati-hati bisa gagal lagi, seperti Direksi PT PL itu,” ujar Jailani.

Jailani menilai kinerja Direksi PT PL periode 2023-2028 selama tujuh bulan terkesan masih jalan di tempat. “PT PL hari ini stagnan. Terobosan apa yang sudah mereka lakukan. Kalau hanya menjalankan bisnis yang sudah ada sebelumnya, itu bukan pekerjaan besar dan tidak bisa mereka banggakan,” tuturnya.

“Misalnya, sewa gudang di Pasar Induk. Jika hanya sewa menyewa gudang yang sudah ada, agen (perantara mencari keuntungan) juga bisa. Masyarakat ingin bangunan Pasar Induk yang sudah ada itu difungsikan untuk menghidupkan perekonomian di Kota Lhokseumawe. Kalau hanya jual beli lidi kerja sama dengan Medan, itu pelaku UMKM juga mampu. Jadi, tidak ada terobosan dari PT PL, dan ini sangat kita sayangkan,” ungkap Jailani.

Itulah sebabnya, Jailani mendesak Pj. Wali Kota memberikan batas waktu kepada Direksi PT PL untuk menunjukkan aksi nyata sebagaimana harapan masyarakat Lhokseumawe. “Kalau dalam beberapa bulan ke depan masih belum ada terobosan signifikan maka Direksi PT PL perlu ditinjau kembali, agar mereka tidak terkesan makan gaji buta,” tegasnya.

Jailani juga menyesalkan Direksi PT PL tidak transparan dalam proses seleksi calon Direktur dan Komisaris PT RSAM, dan Kepala RS Arun. “Buktinya sampai sekarang tidak diumumkan kepada publik siapa saja calon itu, padahal katanya sudah diseleksi sampai tahap wawancara. Ini seperti ‘memilih kucing dalam karung’, bagaimana kita tahu track record-nya,” ungkapnya.

“Jadi, kesan yang muncul, calon Kepala RS Arun diseleksi oleh Direksi PT PL yang kinerjanya sejauh ini masih tergolong gagal, tidak ada terobosan baru. Sehingga kita khawatirkan nanti terpilih lagi calon (Direksi PT RSAM dan Kepala RS Arun) yang gagal juga, jika mekanisme seleksi itu tidak berbeda dari sebelumnya. Misalnya, calon itu tidak ada uji coba dulu melalui magang di RS lain untuk melihat kinerjanya,” ujar Jailani.

Menurut Jailani, apabila terpilih Kepala RS Arun yang tidak profesional atau kinerjanya belum jelas, tentu akan berpengaruh terhadap hasil perekrutan calon tenaga kerja rumah sakit itu nantinya. “Sementara kita tahu permasalahan RS Arun sangat kompleks, termasuk bagaimana hubungan dengan lingkungan sekitar di tengah resesi ekonomi saat ini,” pungkasnya.