Diintai “Kelaparan”, Ratusan Petani di Aceh Utara Tuntut Penyelesaian Bendungan Krueng Pase

Lhoksukon – Ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Petani Krueng Pase Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lhoksukon, Senin, (4/9/2023).

Aksi tersebut merupakan upaya para petani untuk menuntut agar pemerintah pusat segera menyelesaikan proyek pembangunan Bendungan Krueng Pase yang selama ini terbengkalai.

Setelah menunggu dengan kesabaran selama tiga tahun tanpa ada kejelasan, para petani dari sembilan kecamatan bergerak dalam aksi damai ini. Mereka memfokuskan permintaan mereka kepada negara melalui pimpinan daerah, dengan harapan dapat memastikan kelanjutan proyek tersebut demi kedaulatan bangsa dan juga untuk mengatasi ancaman kelaparan yang semakin mengintai.

Koordinator aksi, Misbahuddin Ilyas, mengungkapkan bahwa ada tiga tuntutan utama dalam petisi Petani Krueng Pase Menggugat yang disampaikan kepada Pj Bupati Aceh Utara sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Para petani mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Krueng Pase yang menjadi kebutuhan vital bagi petani di delapan kecamatan di Aceh Utara serta satu kecamatan di Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, petani meminta kompensasi atas kerugian yang dialami oleh sembilan kecamatan akibat kekeringan yang disebabkan oleh proyek yang terbengkalai ini. Kekeringan telah menghambat kemampuan petani untuk bertani dan menghasilkan panen yang memadai.

Terakhir, petani menekankan pentingnya transparansi dalam proses pelelangan proyek Bendungan Krueng Pase yang sedang berlangsung. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa proyek tersebut akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

“Kami minta Pemerintah pusat untuk segera melakukan penyelesaian pembangunan bendungan Krueng Pase dan mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kompensasi pengganti kerugian kepada petani yang terdampak di 9 kecamatan, serta mendorong pemerintah untuk transparansi dalam melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan bendungan Krueng Pase,” imbuhnya.

Misbahuddin juga menjelaskan bahwa kekeringan akibat mangkraknya Bendungan Krueng Pase telah berdampak pada 8.922 hektar lahan sawah dan mencengkeram 300 ribu petani yang tidak dapat beraktivitas di sawah.

“Selama ini masyarakat kita sudah 3 tahun tidak bisa ke sawah. Sehingga kerugian yang dialami petani di sembilan kecamatan mencapai 1,5 triliun,” ungkapnya.

Tuntutan para petani ini memiliki konsekuensi penting, termasuk potensi ancaman seperti kemiskinan yang akut bagi petani di sembilan kecamatan akibat terputusnya mata pencaharian mereka. Selain itu, meningkatnya angka kemiskinan, konflik sosial, hambatan terhadap pendidikan, dan peningkatan angka pengangguran juga merupakan dampak yang bisa timbul jika Bendungan Krueng Pase tidak segera dibangun.

Aksi unjuk rasa berjalan damai, namun para peserta mengaku kecewa lantaran PJ bupati Aceh Utara Mahyuzar tidak menemui mereka untuk menyerahkan petisi yang berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat terkait bendungan krueng pase.[]