Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kualitas dan keamanan data menjadi fondasi perlindungan publik dari risiko kecerdasan artifisial atau AI yang keliru dan bias. Ia mengingatkan ancaman data poisoning yang merusak sistem AI dan memicu kesalahan keputusan otomatis hingga penyalahgunaan data pribadi.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Data and AI Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026. Menurut Nezar, pengelolaan data harus menjadi pijakan utama jika Indonesia ingin membangun inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat.
“Jika kita ingin inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat, maka manajemen data yang kita bicarakan pada hari ini menjadi sangat penting. Kita butuh manajemen data yang kuat dan harus menjadi pijakan penting. Dan karena itu saya mengajak untuk kita semua fokus pada tiga aspek,” ujar Nezar.
Ia menjelaskan AI bergantung penuh pada kualitas dataset. Data yang tidak bersih dan tidak terstandar berisiko melahirkan keputusan yang menyimpang dan merugikan masyarakat luas.
“AI sangat rawan untuk menjadi kacau kalau terjadi data poisoning, misalnya data yang tidak bersih,” tegasnya.
Nezar juga menyoroti kebutuhan regulasi yang adaptif. Regulasi harus melindungi privasi dan etika, sekaligus memberi ruang eksperimen dan inovasi.
“Regulasi kita harus adaptif, harus cukup kokoh untuk melindungi privasi dan etika, namun juga cukup lincah untuk mendorong eksperimen dan inovasi. Kita mencoba memberikan proteksi tapi kita tidak menghambat inovasi-inovasi. Jadi kita harus menyeimbangkan antara perlindungan dan pertumbuhan serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital kita,” jelasnya.
Ia mendorong penyusunan standar manajemen data secara kolaboratif antara sektor publik dan privat. Standar ini dibutuhkan agar dataset yang digunakan dalam pengembangan AI tetap bersih, relevan, dan representatif.
“Di sini penting sekali pertemuan kita pagi ini untuk bisa membahas lebih dalam tentang bagaimana standar manajemen data. DAMA saya kira bisa membantu di sini yang bisa melibatkan sektor publik dan juga privat,” katanya.
Nezar menekankan tantangan utama pengembangan AI bukan pada teknologi, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia dan proses pengelolaan data.
“Problem dalam pemanfaatan teknologi terbaru ini bukan di teknologi yang terbesar, tapi pada people dan juga process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, saya kira kedaulatan yang kita bicarakan hanya menjadi retorika saja,” tegasnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang kolaborasi lebih luas untuk membangun tata kelola data nasional yang kuat. Pemerintah menargetkan pengembangan AI di Indonesia berjalan aman, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik.
