Aceh Utara – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menyatakan ketidakmampuan dalam menangani darurat bencana banjir yang melumpuhkan hampir seluruh wilayah sejak 26 November 2025.
Lewat surat bernomor 400/1832/2025 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil memohon bantuan pemerintah pusat karena kondisi di lapangan yang parah.
Dalam surat yang ditandatangani pada 2 Desember 2025 itu, Bupati menyebut bahwa daya rusak banjir tahun ini melebihi bencana gempa dan tsunami Aceh 2004, khususnya karena cakupannya tidak hanya di daerah pesisir tetapi melanda seluruh wilayah kabupaten, baik pesisir maupun pedalaman, yang tersebar di 27 kecamatan dan 852 gampong.
Hingga hari ke-8, banjir telah merenggut 121 nyawa dan menyebabkan 118 orang luka-luka. Selain menelan korban jiwa, banjir juga merusak infrastruktur publik secara masif, memutus akses transportasi, menghanyutkan rumah warga, serta membuat sejumlah gampong terisolasi.
Bupati menjelaskan, sejumlah wilayah terdampak tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi darat akibat tingginya genangan air yang membawa material lumpur, potongan kayu, pepohonan, hingga tiang listrik yang tumbang ke badan jalan.
“Tingkat kerusakan banjir kali ini melebihi daya rusak bencana 2004 di Aceh Utara. Jika tsunami 2004 lebih berpusat di kawasan pesisir, banjir 2025 justru menghantam seluruh wilayah tanpa kecuali, mengakibatkan gangguan besar bagi masyarakat dan pemerintahan daerah,” sebutnya.
Melihat kondisi tersebut, Pemkab Aceh Utara menyatakan secara resmi tidak mampu lagi menangani darurat bencana dengan kapasitas yang ada. Bupati Ismail A. Jalil meminta Presiden untuk turun tangan dan memberikan dukungan penuh baik personel, logistik, maupun peralatan yang dibutuhkan untuk percepatan penanganan banjir.
“Dengan ini kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan memohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara,” tulis Bupati dalam surat tersebut.
