Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai aksi anarkis yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi beberapa hari terakhir bukan peristiwa tunggal, melainkan akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai masalah hukum dan kebijakan pemerintah.
“Kematian Afan Kurniawan bukan sekadar statistik korban dalam aksi massa, melainkan cerminan warga kecil yang kerap jadi korban di pusaran konflik antara rakyat dan penguasa,” kata Mahfud dalam program CNN Indonesia, Sabtu (30/8/2025).
Mahfud menilai permintaan maaf pejabat negara tidak cukup untuk meredam situasi. “Kalau minta maaf itu sifatnya personal, itu ok. Tapi untuk urusan ketatanegaraan harus ditangani dengan benar, bukan hanya hukum pidana, tapi juga hukum tata negara dan hukum pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Mahfud, tuntutan masyarakat kini tidak lagi sekadar soal krisis representasi di DPR, tetapi juga menyangkut pendekatan represif aparat yang berulang. “Ini sebenarnya akumulasi dari kekecewaan publik. Ada masalah pajak, rekening, penegakan hukum tidak jelas, ditambah perilaku pejabat yang hedonis,” tegasnya.
Ia mengingatkan, langkah Presiden Prabowo harus konkret agar kepercayaan publik kembali. “Tidak cukup hanya dua pernyataan yang sama sejak dulu: minta maaf lalu bilang akan ditindak. Itu tidak bisa meredakan. Presiden harus keluarkan kebijakan nyata,” ucapnya.
Mahfud juga menilai demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah, termasuk penyerangan rumah anggota DPR, sebagian besar terjadi secara organik. “Saya tidak terlalu percaya ada yang menunggangi. Kalau ada penumpang gelap ya biasa, tapi secara umum ini murni akumulasi kekecewaan,” ujarnya.
Terkait bentrokan, Mahfud menegaskan baik aparat maupun massa sama-sama menjadi korban. “Polisi juga banyak jadi korban, ada 25 orang dirawat di rumah sakit, tujuh di antaranya luka parah. Mereka di lapangan terjepit antara perintah atasan dan menghadapi massa,” kata Mahfud.
Ia mencontohkan kasus tewasnya Afan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis. “Itu salah, ya salah secara prosedur. Tapi pengakuan sopir, kalau diam bisa mati, kalau maju tanggung mati. Maka terjadi kecelakaan. Mereka pun takut mati,” jelasnya.
Mahfud menekankan, akar masalah ada pada elite yang gagal memberi teladan. “Sistem hukum sudah ada, aturan sudah banyak. Yang kurang itu komitmen moral pejabat. Korupsi dibiarkan. RUU perampasan aset tidak jalan. Itu yang bikin rakyat marah,” katanya.
Menurut Mahfud, Presiden harus segera merespons dengan langkah cepat, termasuk membatalkan kebijakan yang ditolak publik. “Kalau Presiden tidak tegas, rakyat akan tetap merasa tidak ada perubahan. Padahal mereka butuh bukti nyata, bukan sekadar ucapan,” ucapnya.
Ikuti notula.news di Google Berita untuk update informasi lebih mudah dan nyaman. Klik di sini
