Abnda Aceh – Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al Haytar melakukan serangkaian pertemuan strategis sepanjang Juni hingga Juli 2025. Langkah ini memperkuat otonomi daerah, menjalin kerja sama internasional, dan merevitalisasi nilai budaya Aceh.
Penguatan Otonomi dan Kelembagaan
Wali Nanggroe bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 12 Juli. Fokus pembicaraan adalah pelaksanaan kekhususan Aceh dan tata kelola pemerintahan.
Pada 3 Juli, ia menerima Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Dr. Zulkifli Yus. Pertemuan ini membahas percepatan pembentukan Sekretariat Peradilan Syariat Islam sebagai amanat UUPA.
Lembaga Wali Nanggroe juga mengirim perwakilan ke Kementerian Hukum dan HAM di Bandung pada 2 Juni. Tujuannya untuk menyelaraskan regulasi turunan UUPA dengan sistem hukum nasional.
Diplomasi Lintas Negara
Wali Nanggroe hadir dalam forum perdamaian di Kedutaan Besar Finlandia, Jakarta, pada 30 Juni. Forum bersama M. Jusuf Kalla dan tokoh nasional lain ini mengukuhkan kembali semangat MoU Helsinki.
Kerja sama ekonomi dan pendidikan dibahas bersama Konsul Jenderal Singapura, Dr. Edmund Chia, di Medan pada 20 Juni. Ada rencana kunjungan balasan dari Singapura ke Aceh.
Peluang kerja sama dengan Rusia juga dijajaki. Perwakilan Wali Nanggroe bertemu Duta Besar Rusia untuk ASEAN di Jakarta.
Revitalisasi Budaya dan Sejarah
Wali Nanggroe mengunjungi Keraton Yogyakarta pada 27 Juni. Ia berdiskusi dengan GKR Pembayun mengenai cara melestarikan adat di era modern.
Di Museum Dirgantara Mandala TNI AU, ia memaparkan rencana pembangunan museum serupa di Aceh. Museum ini akan fokus pada sejarah maritim dan pahlawan seperti Laksamana Malahayati.
Kerja sama pendidikan diwujudkan melalui lokakarya bersama Kementerian Pendidikan Singapura. Kegiatan ini menyasar para kepala sekolah SMP se-Aceh untuk adopsi teknologi pembelajaran.
Ikuti notula.news di Google Berita untuk update informasi lebih mudah dan nyaman. Klik di sini
