Teungku Jamaika Desak Sekda Aceh Percepat Serapan APBA 2025, Khawatir Program Strategis Gagal Terlaksana

Banda Aceh – Teungku Jamaika, eks Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Pase, mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025. Desakan ini disampaikan menyusul rendahnya capaian realisasi keuangan dan fisik hingga akhir Juli 2025.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp11.006.439.723.330, realisasi keuangan hingga 31 Juli 2025 baru mencapai Rp3.885.273.223.335 atau setara dengan 35,3 persen. Angka ini masih di bawah target yang ditetapkan, yakni 41,7 persen atau sebesar Rp4.589.685.364.628. Dengan demikian, terdapat selisih realisasi keuangan sebesar Rp704.412.141.293.

Tak hanya itu, pada sisi realisasi fisik, capaian juga masih jauh dari target. Target fisik hingga akhir Juli 2025 sebesar 44 persen, namun realisasi baru mencapai 38 persen atau senilai Rp4.182.447.094.865. Ini berarti ada selisih realisasi fisik sebesar Rp660.386.383.399.

“Hingga saat ini, rata-rata penyerapan anggaran oleh SKPA hanya berkisar Rp555 miliar per bulan. Dengan sisa dana APBA sebesar Rp7,1 triliun hingga akhir tahun, maka untuk menghabiskan seluruh anggaran, dibutuhkan penyerapan sekitar Rp1,7 triliun per bulan selama empat bulan efektif ke depan. Kondisi ini dinilai tidak realistis dan berpotensi menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang tinggi,” ungkap Jamaika.

Lebih lanjut, Jamaika meminta kepada Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat belanja anggaran. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan ini bisa berdampak langsung pada program-program strategis yang tengah dijalankan.

“Saya minta Sekda Aceh untuk segera mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh,” tegas Jamaika.

Ia menekankan pentingnya optimalisasi koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), percepatan proses administrasi kegiatan sesuai regulasi, serta identifikasi hambatan teknis di lapangan. Jamaika juga mendorong agar evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan setiap sektor bekerja sesuai timeline dan output yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2025.