Sekolah dan Puskesmas Akan Nikmati Internet Cepat, Pemerintah Gandeng Operator

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempersiapkan program penyediaan akses internet tetap dengan kecepatan hingga 100 Mbps, terutama untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik (blank spot). Target utama program ini adalah sekolah, puskesmas, kantor desa, hingga rumah tangga yang masih minim konektivitas.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa inisiatif ini akan didorong melalui alokasi spektrum baru serta penerapan skema jaringan terbuka (open access). Langkah ini diyakini dapat melibatkan lebih banyak pelaku industri dan memastikan harga layanan tetap terjangkau.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Meutya dalam audiensi bersama pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Program ini merupakan bagian dari akselerasi pemerataan digital nasional yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meutya menegaskan bahwa konektivitas digital merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, terdapat 86 persen atau sekitar 190.000 sekolah yang masih belum memiliki akses internet tetap. Selain itu, 75 persen dari total 7.800 puskesmas juga belum terkoneksi secara optimal. Sementara itu, sebanyak 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada penyelenggara jaringan tetap. Model jaringan yang akan digunakan bersifat terbuka (open access), di mana setiap pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya agar bisa digunakan bersama oleh operator lain.

“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” jelas Meutya.

Kementerian Komdigi juga menyampaikan bahwa rancangan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum dari program ini telah melewati proses konsultasi dengan industri selama lebih dari satu bulan. Proses seleksi operator penyelenggara akan dimulai tahun ini, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah akan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen operator untuk menghadirkan layanan internet yang terjangkau bagi masyarakat luas.