Lhoksukon – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil, SE., MM atau yang akrab disapa Ayah Wa, memberikan arahan langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara untuk segera melakukan perbaikan jalan dan irigasi di beberapa lokasi penting.
Langkah ini merupakan bagian dari target utama dalam program 100 hari kerja sejak Ayah Wa resmi memimpin periode 2025–2030. Arahan tersebut langsung direspons Dinas PUPR pada Selasa, 15 April 2025.
Kepala Dinas PUPR Ir. Jafar, ST., MSM melalui Kabid Pemeliharaan dan Alat Berat, Musriadi, ST, menyampaikan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya Pemkab dalam memberikan pelayanan infrastruktur yang lebih baik.
“Pemeliharaan jalan dan saluran ini merupakan instruksi langsung dari Bapak Bupati Aceh Utara sebagai bagian dari program 100 hari kerjanya. Fokus utama adalah memastikan konektivitas jalan antar wilayah serta sistem saluran air yang memadai demi mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi,” ujar Musriadi.
Ia juga menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan di tiga zona utama, yaitu wilayah Timur, Tengah, dan Barat Aceh Utara. Wilayah ini dipilih berdasarkan kebutuhan yang mendesak serta hasil musyawarah bersama pihak terkait.
“Kita lakukan ini demi kebutuhan dan kelancaran perekonomian rakyat. Kita tahu tahun ini ada efisiensi anggaran secara nasional, dan ini juga berdampak ke daerah. Insya Allah tahun depan akan ditindaklanjuti lebih menyeluruh sesuai arahan Bapak Bupati,” tambahnya.
Musriadi menyoroti bahwa wilayah tengah menghadapi banyak hambatan, seperti saluran air tersumbat dan pintu air Kurung Pase yang sudah lama rusak. Kini, perbaikan pintu air itu sudah mendekati rampung dan segera difungsikan kembali.
“Kondisi di wilayah tengah memang cukup mengkhawatirkan. Banyak saluran air yang rusak atau tersumbat karena tidak ada aliran yang lancar dari bendungan. Maka itu, selain jalan, kita juga fokus pada saluran pembuang dan irigasi,” katanya.
Di tengah keterbatasan dana akibat efisiensi anggaran dari pusat, pemerintah kabupaten memilih skema swakelola agar perbaikan tetap berjalan tanpa membebani APBD secara berlebihan.
“Kita tahu ada instruksi efisiensi dari pusat, mungkin karena keterbatasan dana. Maka langkah inisiatif ini menjadi pilihan terbaik saat ini. Walaupun tidak bisa membangun baru, kita lakukan rehabilitasi agar tetap bisa dimanfaatkan masyarakat,” ungkap Musriadi.
Ia juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga sarana umum yang telah dibenahi agar kebermanfaatannya bisa bertahan lama.
“Pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu. Apa yang sudah dibangun, mari kita jaga bersama. Fasilitas ini untuk kita semua, jadi tentu kita juga yang harus ikut menjaga dan merawatnya,” tegasnya.
Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara, Bukhari, SE, menyambut baik langkah cepat tersebut. Ia menilai kebijakan Bupati sangat tepat di tengah pemangkasan anggaran pembangunan dari pusat.
“Kita tahu ada pemangkasan anggaran pembangunan dari pusat, tapi Bapak Bupati mengambil kebijakan bijak dengan fokus pada rehabilitasi infrastruktur yang sudah ada agar bisa kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian nyata terhadap kebutuhan rakyat,” kata Bukhari.
Ia juga menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk menunjang roda ekonomi masyarakat.
“Dengan infrastruktur yang layak, aktivitas ekonomi masyarakat akan lebih lancar. Ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga. Kami dari Komisi IV DPRK Aceh Utara sangat mendukung dan akan terus mengawal program-program pro rakyat seperti ini,” tambahnya.
Bukhari juga menyerukan agar masyarakat ikut bertanggung jawab dalam memelihara infrastruktur yang telah diperbaiki.
“Kita harapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga menjadi bagian dari pemeliharaan. Mari kita jaga bersama agar fasilitas ini bisa digunakan dalam jangka panjang,” ujarnya.
Program 100 hari kerja Ayah Wa yang berfokus pada pemeliharaan infrastruktur menjadi sinyal kuat akan komitmennya terhadap aspirasi rakyat. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
Dukungan dari unsur legislatif dan eksekutif menunjukkan harapan besar agar program ini terus berlanjut dan menjangkau seluruh wilayah Aceh Utara.
Pemantauan kegiatan juga dilakukan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara, Camat Tanah Jambo Aye, serta tim dari Dinas PUPR.
Ikuti notula.news di Google Berita untuk update informasi lebih mudah dan nyaman. Klik di sini
