Jakarta – Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyoroti ketimpangan antara madrasah dan sekolah negeri, yang dinilai masih jauh dari kata adil dalam hal fasilitas dan pendanaan. Menurutnya, madrasah—yang mayoritas berstatus swasta—sering kali harus berjuang sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah.
Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Nasaruddin mengungkapkan realitas bahwa sekolah negeri mendapatkan hampir seluruh fasilitasnya dari negara, sementara madrasah sering kali beroperasi dalam kondisi seadanya.
“Di seberang jalan ada sekolah negeri, tanahnya dibelikan oleh negara, bangunannya dibangun negara, gurunya diangkat negara, bahkan hingga tata usaha dan cleaning service-nya dibiayai negara. Sementara madrasah, menempel di dinding masjid, gurunya diajar oleh kiainya sendiri, guru bantu hanya mendapat Rp100 ribu per bulan,” ungkapnya dalam forum tersebut.
Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya gaji guru madrasah, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru di sekolah negeri. Nasaruddin menegaskan bahwa 90 persen sekolah di bawah Kementerian Agama adalah swasta, dan banyak di antaranya mengalami keterbatasan finansial dalam membayar guru serta menyediakan fasilitas yang layak.
“Jangan ada pendaliman sesama anak bangsa. Saya minta bukan hanya anggaran ini dipertahankan, kalau perlu ditambah untuk subsidi madrasah,” tegasnya.
Meski demikian, ia tetap optimistis terhadap potensi madrasah dalam mencetak generasi unggul. Ia mencontohkan bahwa beberapa lulusan terbaik dari ITB dan UGM justru berasal dari madrasah, bahkan beberapa di antaranya adalah hafiz Al-Qur’an.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen, yang juga menyoroti tantangan lain dalam pengelolaan pendidikan madrasah, termasuk minimnya laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas penunjang lainnya.
Ikuti notula.news di Google Berita untuk update informasi lebih mudah dan nyaman. Klik di sini
