Lhokseumawe – Polarisasi politik, kampanye hitam, dan penyebaran hoaks menjadi tantangan besar dalam Pilkada langsung. Topik ini menjadi salah satu pembahasan penting dalam diskusi akademik yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Malikussaleh, Jumat (20/12/2024).
Dekan Fisipol, Teuku Zulkarnaen, SE. MM., PhD, membuka diskusi dengan menyoroti berbagai dinamika Pilkada langsung yang kerap menimbulkan konflik sosial. “Pilkada langsung memang memberikan ruang partisipasi rakyat, tetapi potensi konflik sosial seperti polarisasi harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Beberapa peserta mengemukakan bahwa Pilkada langsung sering memicu perpecahan di masyarakat akibat kampanye hitam dan hoaks. “Polarisasi ini tidak hanya membahayakan demokrasi, tetapi juga merusak harmoni sosial,” kata salah satu peserta diskusi.
Namun, peserta lain mengingatkan bahwa solusi berupa Pilkada oleh legislatif tidak luput dari tantangan. Dr. Alfian menegaskan bahwa Pilkada oleh legislatif berpotensi mengurangi legitimasi politik kepala daerah. “Pemilihan oleh legislatif akan membuat rakyat merasa tidak dilibatkan, dan ini bisa mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah daerah,” jelasnya.
Dipandu oleh Kamaruddin Hasan, diskusi ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa model Pilkada masa depan harus mampu menyeimbangkan partisipasi rakyat dengan upaya mengurangi dampak negatif dari Pilkada langsung. Teuku Zulkarnaen menegaskan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik.
“Apapun modelnya, kita harus memastikan demokrasi tetap hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Zulkarnaen.
